Deiyai (NP) – Ketua Asosiasi Bupati Papua Tengah, Melkianus Mote, secara tegas mendesak agar saham Bank Papua yang hingga kini masih didominasi Pemerintah Provinsi Papua induk segera dibagi kepada tiga provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB), yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Desakan tersebut dinilai penting sebagai bentuk penyesuaian atas lahirnya provinsi-provinsi baru di Tanah Papua sesuai amanat Undang-Undang Pemekaran Daerah dan aturan yang berlaku dalam tata kelola Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Melkianus menegaskan, pembagian saham tahap awal harus segera dilakukan agar ketiga DOB memiliki status resmi sebagai pemegang saham, bukan hanya sebagai pihak yang menunggu keputusan dari provinsi induk.
“Kalau porsi saham awal sudah dibagi, maka masing-masing provinsi DOB bisa melakukan penambahan penyertaan modal atau top-up sesuai kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Menurutnya, langkah ini bukan sekadar soal investasi daerah, tetapi juga menyangkut hak politik dan hak representasi dalam struktur kepemimpinan Bank Papua.
Saat ini, lanjut Mote, Papua Tengah masih berstatus calon pemegang saham, sehingga belum memiliki hak penuh untuk mengusulkan figur dalam jajaran direksi maupun komisaris.
Sementara itu, komposisi saham terbesar Bank Papua masih dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Papua induk dan Papua Barat, yang berimbas pada dominasi kedua daerah tersebut dalam penempatan posisi strategis di level direksi dan komisaris.
Kondisi tersebut, kata Melkianus, harus segera dibenahi agar Bank Papua benar-benar menjadi bank milik bersama seluruh daerah di Tanah Papua.
“Ke depan kami ingin ada keterwakilan yang adil. Direksi dan komisaris harus diisi secara berimbang oleh enam provinsi di Tanah Papua,” tegasnya.
Dorongan pembagian saham ini dinilai menjadi momentum penting untuk membangun rasa kepemilikan bersama, sekaligus memperkuat posisi Bank Papua sebagai lembaga keuangan daerah yang menopang pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Papua. (hom/NP).
