Deiyia (NP) – Akademisi dan Ketua Yayasan Noken Papua, Yanuarius Tatogo, meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat dengan menggelar pasar murah di seluruh wilayah Tanah Papua menyusul dampak konflik global di Timur Tengah yang mulai memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurut Tatogo, perang yang melibatkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Iran, dan Israel tidak lagi menjadi isu yang jauh dari kehidupan masyarakat Indonesia. Gejolak tersebut kini mulai dirasakan hingga ke daerah-daerah terpencil, termasuk Papua, melalui naiknya harga energi dan biaya distribusi barang.
“Ketika harga minyak dunia naik, otomatis biaya transportasi ikut meningkat. Dampaknya langsung terasa pada harga sembako di tingkat masyarakat,” kata Tatogo kepada wartawan di Deiyai, Papua Tengah, Senin (30/3/2026).
Ia menegaskan, Papua merupakan salah satu wilayah yang paling rentan terdampak karena selama ini masih menghadapi persoalan akses transportasi terbatas, tingginya ongkos logistik, serta biaya hidup yang sudah mahal sejak awal.
Tatogo menilai langkah pemerintah pusat dalam melakukan penyesuaian kebijakan energi dan pengelolaan subsidi memang penting, namun masyarakat di daerah perlu mendapatkan intervensi langsung yang cepat dan nyata, salah satunya melalui program pasar murah dan operasi pasar rutin.
“Jangan sampai masyarakat Papua menjadi pihak yang paling merasakan tekanan ekonomi global. Pemerintah harus hadir menjaga stabilitas harga dan daya beli rakyat,” tegas Tatogo yang juga dosen Sekolah Tinggi Katolik Touye Papa (STK TP) Deiyai, ini.
Ia juga menyoroti bahwa tekanan ekonomi global ini semakin memperparah kondisi sosial masyarakat Papua yang sebelumnya sudah dibebani ketimpangan pembangunan dan harga kebutuhan pokok yang tinggi dibanding wilayah lain di Indonesia.
Karena itu, Tatogo berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan pasar murah bersubsidi, terutama menjelang momen-momen penting ketika kebutuhan masyarakat meningkat.
“Pasar murah bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat kecil di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu,” pungkasnya. (Hom/np)
