Deiyai (NP) – Tim Harmonisasi Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Dogiyai mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera mengambil peran aktif dalam upaya penyelesaian konflik antara masyarakat Suku Mee dan Suku Kamoro yang terjadi di Distrik Kapiraya.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Tim Harmonisasi Kabupaten Deiyai, Ernes Kotouki, SE, yang menilai keterlibatan Pemerintah Kabupaten Mimika sangat krusial dalam proses penyelesaian konflik tersebut.
Menurut Kotouki, Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki posisi strategis untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat Suku Kamoro karena sebagian besar komunitas suku tersebut berada di wilayah administratif Mimika.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika agar segera mengambil langkah konkret dan berkolaborasi bersama Tim Harmonisasi dari Deiyai dan Dogiyai. Keterlibatan Mimika sangat penting karena masyarakat Suku Kamoro sebagian besar berada di wilayah Mimika,” tegas Kotouki.
Ia menilai, tanpa keterlibatan aktif dari Pemda Mimika, upaya pendekatan kepada masyarakat Suku Kamoro akan sulit dilakukan secara maksimal.
Kotouki menambahkan bahwa konflik sosial yang melibatkan dua kelompok masyarakat adat ini membutuhkan penanganan bersama lintas pemerintah daerah agar proses penyelesaian dapat berjalan lebih efektif dan berimbang.
Selain itu, Tim Harmonisasi Deiyai dan Dogiyai juga berharap Pemerintah Kabupaten Mimika dapat segera menggerakkan tim terkait untuk melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat Suku Kamoro serta membangun komunikasi dengan para tokoh adat setempat.
Menurutnya, kolaborasi antar pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk meredam potensi konflik yang lebih luas sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan hubungan sosial antar masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
Tim Harmonisasi Deiyai dan Dogiyai pun berharap Pemerintah Kabupaten Mimika dapat segera merespons desakan tersebut demi mempercepat proses dialog dan menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat kedua suku (TTM/np)
Komentar